Kepala Biro Tata Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) Silvester Banfatin mengatakan pemerintah NTT sudah bersurat ke DPRD Sumba Barat Daya (SBD) untuk mempersiapkan pelantikan Bupati terpilih Markus Dairo Tallu- Ndara Tanggu Kaha pada 6 Agustus 2014, namun ditolak DPRD setempat.
“Kami heran, dulu mereka (DPRD) mendesak agar segera dilantik, sekarang mereka justru menolak pelantikan itu,” kata Silvester, Senin, 4 Agustus 2014.
Pelantikan Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Markus Dairo Tallu- Ndara Tanggu Kaha, menurut dia, harus dilaksanakan melalui sidang paripurna istimewa terkait pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2014-2019.
Pelantikan bupati SBD ini, berdasarkan surat menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 131.53/1424/OTDA tertanggal 28 Maret 2014. Berdasarkan surat itu, Gubernur NTT menyurati DPRD setempat agar menyiapkan acara pelantikannya.
Pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan DPRD setempat untuk mempersiapkan acara pelantikan tersebut. Namun, jika tetap menolak dan tidak diagendakan maka pelantikan tentunya harus ditunda. “Konsultasi kami hingga siang ini masih ada kepastian dari DPRD setempat,” katanya.
Penjabat Bupati Sumba Barat Daya, Antonius Umbu Zaza mengatakan acara pelantikan itu merupakan tanggungjawab DPRD dan menjadi kewenangan mereka, bukan pemerintah daerah, sehingga pihaknya juga masih menunggu keputusan dari DPRD setempat. “Mereka (DPRD) sedang menggelar rapat tertutup terkait acara pelantikan ini,” katanya.
KPUD Sumba Barat daya (SBD) dalam rapat pleno tanggal 10 Agustus 2014, menetapkan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha meraih 81.543 (47,62 persen), Kornelis Kodi Mete- Daud Lende Umbu Moto 79.498 suara (46,43 persen) dan pasangan Jacob Malo Bulu-John Mila Mesa Geli 10.179 suara (5,94 persen).
Karena mendulang suara terbanyak, dalam rapat pleno itu, KPUD SBD menetapkan Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2014-2019. (van)
Follow
