Home / News Flash / DPRD Kota Dukung Penerapan SMAB Oleh BPBD

DPRD Kota Dukung Penerapan SMAB Oleh BPBD

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Kupang,  seputar-ntt. com –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kota Kupang, mendukung penerapan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana (SMAB) yang dilakukan BPBD Kota Kupang.Pasalnya, penerapan aman bencana adalah salah satu upaya pemerintah bagi dunia pendidikan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan siaga becana pada sekolah rawan bencana di kota ini.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek saat membawah materi pada kegiatan Workshop Pesiapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana yang digelar BPBN melalui  BPBD Kota Kupang, di Sekolah Dasar  Impres Oeba 3, Senin (6/8/2018).

Ia mengatakan, dari sisi lokasi, jika dilihat sekolah aman bencana fokusnya ada pada kerangka struktural dan non struktural.

Baca Juga :  Satgas Pamtas RI-RDTL Gelar Pengobatan Gratis Secara Masal

Sehingga, dijelaskannya  secara kerangka struktural akan dilihat dari sekolahnya, sarana dan prasarana yang aman.Dan dari non struktural tentunya akan bicara tentang kegiatan penanggulangan bencana yang secara sistimny dimulai dari pra bencana, dan kesiap-siagaan serta sumber daya.

Untuk itu, lanjutnya lokasi SD Impres Oeba 3 dalam tatanan penilaian secara umum berada pada titik berisiko tinggi bencana, sebab berada dekat dengan laut, dan berada di dekat fasilitas umum yakni pasar, serta padat pemukiman warga.

“Dengan dipilih SD ini, dinilai sangat pas, sehingga kami tentunya sangat mendukungnya terutama dari sisi anggaran dalam penanganan bencana,” katanya.

Dia akuinya, selama dua tahun dukungan anggarannya cukup besar yakni dari biaya langsung sebesar Rp.2 milliar lebih untuk penanggulangan bencana yang dimulai dari pra bencana, terjadi bencana dan setelah terjadi bencana.

Baca Juga :  Puluhan Memo Litelnony Saat Jadi Wabup TTS Menyalahi Aturan

“Pembentukan SMAB ini, kami mengharapkan pembentukan Sekretariat Bersama sesuai instruksi presiden di tingkat Kabupaten/Kota,   yang didalamnya  terdiri dari steikholder terkait.Hal ini guna intervensi anggaran tidak hanya pada BPBD , tapi OPD terkait sehingga bisa berjalan kerangka non struktural sesuai yang diharapkan yakni kesiap-siagaan, sumber dayanya dan lain-lainya,” katanya

Selain itu, tambahnya dalam penerapan sekolah aman bencana ini, Dinas Pendidikan sebagai induk bisa memasukan penerapan aman bencana dalam mulok nantinya.(rif)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]