Home / Seputar NTT / Dinilai Rasis, IMM Desak Bupati Copot Kepala BPN Alor

Dinilai Rasis, IMM Desak Bupati Copot Kepala BPN Alor

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Share Button

Kalabahi, seputar ntt.com – Dinilai mengeluarkan kalimat rasis, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Alor menggelar aksi unjuk rasa mendesak Bupati agar mencopot jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Alor, Jermias Haning., S.SiT.

Hal ini disampaikan Damanhuri Djab saat berorasi didepan kantor BPN yang berlangsung pada Kamis, 8/10/2020 pagi.

“Satu hal yang sangat sayangkan adalah adanya statement dari Kepala BPN yang menyebut, saya orang Rote, kamu orang Alor kesini mau cari masalah. Silahkan kelur dari sini,” ungkap Djab meniru perkataan Haning saat hendak dikonfirmasi soal adanya dugaan kasus makelar tanah oleh oknum tertentu di Alor beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pernyataan ini sangat tidak baik dari seorang pemimpin yang memimpin lembaga yang dinilainya terhormat dan sakral.

“Oleh karena itu saya minta Kepala BPN untuk menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat atas ucapannya tersebut,” tegasnya.

Lanjut Daman, poin kedua dari aksi yang dilakukan hari ini karena BPN diduga mengabaikan Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur setiap proses penyelesaian sengketa lahan dan kasus-kasus agraria.

“Berdasarkan temuan kami, banyak pasal-pasal yang dianggap tidak dianggap ada. Saya ingin tanya, apakah kajian BPN ini berpihak pada makelar ataukah masyarakat. Karena ada dugaan Kepala BPN berpihak pada makelar maka hanya ada satu kata, pecat atau ganti,” sambungnya.

Djab kemudian menyampaikan, dari hasil investigasi dari Kecamatan Kabola sampai di Kokar, Kecamatan Alor Barat Laut, ia menemukan adanya sindikat gelap itu.

“Di Kelurahan Binongko, janda balu menjadi objek dari antek-antek ini. Ini apa, sekelas BPN dalam administrasi dan lokus perkara bisa mengundang orang yang sudah meninggal. Untuk itu saya menduga, ada perselingkuhan antara lembaga ini dengan makelar-makelar amatiran dan cebong-cebong kampret,” tegasnya lagi.

Terkait ucapannya dinilai rasis, Kepala BPN, Jermias Haning yang ditemui usai menerima masa aksi mengatakan, apa yang diucapnya tersebut selalu disampaikan ketika ada mediasi ataupun pada saat dia dikunjungi masyarakat untuk dimintai penjelasan darinya terkait sengketa lahan.

“Saya tidak berniat melecehkan orang Alor. Saya selalu bilang kalau saya orang Rote dan tidak paham nama dan silsilah keluarga orang tersebut sehingga kalau ada yang datang lalu bercerita maka saya bilang tunggu saya panggil orang Alor yang paham betul riwayat tanah dan silsilah keturunannya,” kata Haning sembari mengaku sudah bertugas di Alor sekitar 2 tahun lebih dan tidak banyak tau tempat-tempat di daerah ini.

Lanjutnya, soal orang yang sudah meninggal namun masih dikasi surat, kepala BPN ini menyebut dirinya bukan orang bodoh karena sertifikat yang disampaikan kepadanya atas nama orang yang bersangkutan, belum ada peralihan hak ke ahli waris.

“Jadi saya tidak tau orang ini sudah meninggal atau belum sehingga suratnya kita kasi ke yang bersangkutan. Nanti sampai dilapangan baru kita tau kalau orangnya sudah meninggal. Sementara letak obyek oleh orang yang melakukan pengaduan mengatakan kalau tanahnya di Binongko. Setelah kita cek disana ternyata bukan disana tetapi di Kalabahi Kota,” bebernya.

Haning menjelaskan, jika ada masyarakat yang mengajukan permohonan, pihaknya akan melayani jika ia merasa itu benar dan sah.

“Setelah itu kita ke lapangan dan bila ada keberatan dari masyarakat maka kita pending, kita mediasi. Yang pasti saya berada dipihak yang bersertifikat sebab itu adalah produk saya. Jadi silahkan kalau ada oknum yang menggugat sertifikat kalau punya data kuat, dan yang bisa membatalkan sertifikat adalah pengadilan. Maka sekali lagi saya sampaikan, saya berada dipihak masyarakat yang tanahnya sudah bersertifikat,” ujar Kepala BPN Alor.

Menanggapi pernyataan sikap IMM, Bupati Alor Amon Djobo menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada IMM yang telah menyampaikan aspirasinya. Menurut Bupati Djobo, IMM datang dengan konsep yang jelas, yakni berjuang untuk kepentingan masyarakat.

Terkait dengan masalah yang disampaikan, Bupati dua periode ini mengatakan, dirinya akan memanggil kepala BPN untuk menanyakan persoalan tersebut.

Mantan Asisten III juga menyampaikan, sekarang masalah tanah banyak terjadi dimana-mana termasuk dirinya juga pernah mengalaminya. Cara ini sepertinya, kata Bupati Djobo, diduga ada pihak tertentu yang bermain.

“Kalau Kepala BPN terlibat, maka saya minta dipindahkan. Tetapi tentu kita lihat prosedurnya dulu. Terima kasih apresiasi yang tinggi, sekarang juga saya ke BPN untuk mengecek persoalan yang adik-adik mahasiswa sampaikan ini,” pungkas Bupati Amon Djobo. (*Pepenk).

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]