Home / Seputar NTT / Dampak Perubahan Iklim dan Mitigasi Pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten TTS dan Belu

Dampak Perubahan Iklim dan Mitigasi Pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten TTS dan Belu

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Pendahuluan

Sejak memasuki era milanium, dunia dikejutkan dengan isu yang sangat mendunia dan sudah diprediksi oleh banyak ahli terdahulu yaitu pemanasan global/global warming. Banyak dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut yang dirasakan pula sampai di Indonesia. Daerah yang beriklim kering akan mengalami curah hujan yang lebih sedikit dan sebaliknya daerah yang beriklim basah akan mengalami curah hujan yang lebih banyak (El Nino dan La Nina). El Nino membawa kekeringan dan La Nina membawa banjir, erosi, abrasi dan sebagainya. Harus ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko/ancaman salah satunya adalah melakukan mitigasi terhadap masyarakat terdampak perubahan iklim.

Untuk mendukung hal tersebut maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, melakukan kelitbangan pengkajian aktual, guna dapat memperoleh gambaran kondisi upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebab perubahan iklim serta mengurangi dampak langsung dan dampak turunan yang ditimbulkan dari perubahan iklim dengan memfokuskan pada tahapan Prabencana dengan memperhatikan pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek kebijakan, strategi dan manajemen.

Metodologi

Pengkajian ini dilaksanakan pada 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Belu. Macam pengkajian ini adalah Pengkajian aktual, sedangkan sifat pengkajian ini adalah pengkajian deskriptif, dengan metode pengkajian ini adalah metode survei.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi menggunakan pedoman wawancara dengan responden/informan dipilih secara purposif dengan pertimbangan merupakan responden/informan yang mengetahui terkait dengan pengkajian ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu Bupati/Wakil bupati, Pejabat Eselon II BPDB Kabupaten, pimpinan Forum PRB Kabupaten dan Camat/Lurah/Tomas, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka/dokumentasi pada BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten dan BPS. Kemudian dilakukan analisa data mengggunakan analisa data non statistik.

Hasil/Temuan

Dampak Perubahan Iklim Terhadap Masyarakat Pesisir DI Kabupaten Timor Tengah Selatan Dan Kabupaten Belu antara lain sebagai berikut :
Kabupaten Timor Tengah Selatan : Akibat dari perubahan iklim maka rata-rata jumlah curah hujan menjadi lebih singkat. Pada saat musim kemarau, ketersediaan air bagi masyarakat daerah hulu sungai diperoleh dari sumber mata air Cagar Alam Gunung Mutis. Sedangkan masyarakat di daerah hilir sungai mengalami kesulitan ketersediaan air karena kondisi hutannya berupa hutan lahan kering. Akibatnya lahan-lahan produktif tidak dapat berproduksi sehingga hasil pertanian dan pakan ternak berkurang karena semak-semak mengering dan rawan terjadi bencana kebakaran. Selain itu akibat perubahan musim yang tidak menentu, curah hujan tinggi dan adanya alih fungsi lahan menyebabkan masyarakat di DAS sungai Noelmina dan sungai Kofi terkena banjir, longsor, erosi dan gagal panen.

Kabupaten Belu, meskipun sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pegunungan namun jumlah curah hujannya tidak panjang. Rata-rata jumlah curah hujan daerah pesisir 2-3 bulan dan daerah pegunungan 3-6 bulan, akibat jarangnya turun hujan maka jumlah hutan menjadi sedikit, sementara petani masih menerapkan sistem tebas bakar dan perladangan berpindah. Masyarakat di daerah hulu ketersediaan airnya masih mencukupi karena masyarakat mempunyai kesadaran untuk menjaga mata air. Kondisi tersebut berbeda dengan daerah hilir sungai yang memiliki kondisi topografi perbukitan dengan dominasi tanaman padang rumput sehingga berakibat pada ketersediaan air yang terbatas. Selain itu ancaman Abrasi daerah pesisir di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kakukuk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur terjadi karena penebangan tanaman bakau oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab, abrasi juga terjadi akibat sedimentasi di sekitar muara sungai karena penumpukan material banjir ketika musim hujan menyebabkan tergerusnya daerah pantai.

Baca Juga :  PKB NTT Telah Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Faktual KPU

Mitigasi Masyarakat Pesisir Terhadap Perubahan Iklim Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Dan Kabupaten Belu dilihat dari 3 aspek yaitu Kebijakan, Strategis dan Manajemen :

KEBIJAKAN

Kabupaten Timor Tengah Selatan TA.2017 melakukan penyusunan Dokumen Profil Daerah Rawan Bencana dan mengukuhkan 30 desa sebagai Desa Tangguh Bencana, TA 2018 menganggarkan pembuatan Peta Potensi Bencana dan Peta Resiko Bencana. Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana bekerjasama dengan Non Geovernment Organization CWS Region Soe telah dilakukan. Upaya agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan dilakukan dengan kegiatan sosialisasi tentang pengurangan resiko bencana kerjasama BPBD dan Forum PRB pada lokasi-lokasi rawan bencana.

Kabupaten Belu baru membuat SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana dan SOP Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana, untuk Petunjuk Pelaksanaan dan Prosedur Tetap belum dibuat. Kabupaten Belu belum memiliki Forum Pengurangan Resiko Bencana. Upaya agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan dilakukan dengan memasang papan-papan himbauan atau peraga kebencanaan sebagai bentuk sosialisasi.

STRATEGI

Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan strategi mitigasi berupa pembuatan peta daerah rawan bencana di 30 desa dari 266 desa. khusus desa-desa pesisir telah disusun di 25 desa, namun peta yang ada belum digunakan secara optimal. Pemantauan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan secara kontinyu dengan melibatkan BPBD kebencanaan, Forum Pengurangan Resiko Bencana serta sumber daya loka daerah rawan bencana. Penyebaran informasi dilakukan dengan pembuatan brosur dan leaflet terkait bahaya kebaran hutan/lahan serta dampak yang ditimbulkan.

Kabupaten Belu pemetaan terhadap daerah rawan bencana sudah ada namun belum berbentuk dokumen, namun peta yang ada belum digunakan secara optimal. Pemantauan dilakukan BPBD Belu dengan melitbatkan elemen terkait kebencanaan yaitu TNI dan POLRI. Penyebaran informasi dilakukan dengan pembuatan papan himbauan terkait bahaya kebaran hutan/lahan serta dampak yang ditimbulkan.

MANAJEMEN

Kabupaten Timor Tengah Selatan belum melaksanakan sistim informasi aplikatif karena terbatasnya anggaran, sementara desain dan perencanaan sudah dibuat dan masih menanti alokasi anggaran. Sosialisasi pada Bangunan Sekolah dan Anak-Anak Sekolah dilakukan di sekolah-sekolah terkait dampak perubahan iklim oleh NGO, LSM dan BPBD namun belum terinci
Kabupaten Belu belum melaksanakan sistim informasi aplikatif karena terbatasnya anggaran, kegiatan yang dilakukan baru sebatas sosialisasi menggunakan papan himbauan. Sosialisasi pada Bangunan Sekolah dan Anak-Anak Sekolah dilakukan di sekolah-sekolah yang dikenal dengan istilah sekolah sungai dimana anak-anak diberi sosialisasi agar waspada melewati sungai apabila terjadi banjir. Telah dilakukan upaya mitigasi di desa tangguh bencana yaitu dengan memasang alat deteksi longsor.

Baca Juga :  Terpilih Secara Aklamasi, Melki Laka Lena Pimpin Golkar NTT

Rekomendasi

Kebijakan, Regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan mitigasi bencana di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu belum didukung dalam dokumen RPJMD maupun PERDA Tata Ruang/Tata Guna Lahan, saat ini RPJMD Kabupaten belum memuat perubahan iklim sehingga program/kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim sulit untuk diusulkan, sementara PERDA Tata Ruang/Tata Guna Lahan penting untuk disusun karena kerusakan lingkungan di pesisir paling banyak terjadi akibat alih fungsi lahan.
Strategi, Untuk melaksanakan kebijakan dikembangkan beberapa strategi seperti pembuatan peta rawan bencana, Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana, penyebaran informasi melalui leaflet/brosur/papan himbauan, SATKOR-LAK PB hingga peralatan peringatan dini, namun strategi yang dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu belum berjalan optimal karena adanya keterbatasan alokasi dana, kendala dana dialami Forum Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten TTS, sementara di Kabupaten Belu kendala anggaran dialami oleh BPBD Belu. Kabupaten perlu menganggarkan dana untuk mitigasi kebencanaan karena pencegahan prabencana penting dilakukan untuk mengurangi kerusakan dan korban jiwa.

Manajemen, Kerjasama lintas sektor di Kawasan pesisir sangat perlu diperhatikan karena setiap sektor memiliki kepentingannya sendiri, misalnya sektor industri dan jasa yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat pesisir, namun seiring dengan berkembangnya industri pesisir, ancaman kelestarian lingkungan juga menjadi penting karena limbah industri yang dibuang ke perairan. Selain itu Infrastruktur pendukung penting untuk pengembangan wilayah untuk itu diperlukan sinergi dalam pengembangan setiap sektor, sehingga tidak ada yang saling merugikan. Kendala sinergitas terjadi saat dilakukan penanggulangan bencana dimana pihak BPBD, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial mempunyai SOP/Protap yang berbeda-beda sehingga menyulitkan penanggulangan. Dari sisi mitigasi kendala sinergitas terjadi ketika akan dilakukan upaya mitigasi struktural, pembangunan fisik seperti revetmen dan breakwater untuk mengatasi abrasi dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum tanpa koordinasi dengan BPBD sehingga lokasi pemasangan struktur tidak sesuai dengan peta rawan bencana.
Sinergitas perlu dilakukan pihak terkait agar pencegahan maupun penanggulangan bencana dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.

Oleh: Rony Modena, Juan Valentino Elim dan Carolina Wairo, Tim Peneliti Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengebangan Daerah Provinsi NTT

(Advetorial Kerjasama Balitbangda Provinsi NTT dengan seputar ntt)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]