Maumere, seputar-ntt.com – Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera berkomitmen akan menambah 15 ribu penduduk Kabupaten Sikka menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk itu, Bupati Ansar sudah mengalokasikan dana APBD untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan tersebut.
Komitmen itu diungkapkan Bupati Ansar ketika menandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan Cabang Maumere dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama tingkat Kabupaten Sikka yang digelar di aula BPJS Kesehatan Cabang Maumere, Senin (5/1/2018) siang.
Dengan ditambahnya jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan itu, dapat dipastikan pada bulan Oktober mendatang, Kabupaten Sikka akan mencapai standar persentase Universal Health Coverage (UHC).
“Kita pastikan 15 ribu orang lagi yang akan dibiayai APBD kita untuk jadi peserta BPJS Kesehatan,” ungkap Bupati Ansar.
Saat ini Kabupaten Sikka sudah mencapai angka 91 persen, artinya dengan menambah 15 ribu jiwa sebagai peserta BPJS Kesehatan, akan menambah 4 persen penduduk Kabupaten Sikka yang menikmati layanan BPJS Kesehatan.
Berdasarkan data yang dihimpun seputar-ntt.com, hingga Januari 2018 jumlah penduduk Kabupaten Sikka yang telah tercover ke dalam program JKN KIS mencapai 284.375 jiwa dari total penduduk Kabupaten Sikka yang berjumlah 314.809 jiwa.
Penduduk Kabupaten Sikka yang telah tercover kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) terbagi ke dalam beberapa jenis kepesertaan yaitu peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) : 29.289 jiwa, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) : 23.642 jiwa, peserta Bukan Pekerja (BP) : 4.157 jiwa dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN) 162.382 jiwa – Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBD (Jamkesda)) 64.905 jiwa.
Komitmen yang dibangun Bupati Ansar ini disambut positif oleh Pejabat Pelaksana Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere, Johan Riawan.
Menurut Johan, Untuk mencapai UHC diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah yaitu melalui penambahan kuota penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka (Jamkesda) ke dalam Program JKN-KIS sekitar 15.000 jiwa yang dibayarkan melalui anggaran pemerintah daerah.
“Sebagai salah satu tulang punggung JKN-KIS, Pemda diharapkan dapat mengoptimalkan perannya demi mewujudkan cita-cita universal health coverage (UHC) yang ditargetkan terealisasi 1 Oktober 2018 mendatang,“ tegas Johan.(tos)
Follow
