Home / News Flash / Banggar DPRD Pertanyakan Pajak Parkir

Banggar DPRD Pertanyakan Pajak Parkir

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Kupang, seputar-ntt.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kupang mempertanyakan soal keberanian Pemerintah Kota Kupang dalam menaikkan target pendapatan pajak parkir pada beberapa mal ternama di Kota Kupang sementara ada  mal lain yang tidak dikenakan pajak parkir.

Anggota Banggar DPRD, Adrianus Talli dalam rapat Banggar  dengan agenda pembahasan  target pendapatan bersama Pemerintah yang dipimpin oleh Wakil Ketua I,Christian Baitanu mengatakan, soal parkir tentunya tidak sangat berpengaruh, namun yang menjadi persoalan suatu usaha yang berada di Kota Kupang harus ada tanggungjawab dalam memberikan kontribusi bagi daerah ini.

“Kita liat hipermart saat ini sementara berusaha di Kota Kupang ,maka tentunya hipermart harus bertanggungjawab dalam memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota kupang,  ” katanya Adrianus Talli, Selasa (1/12/2015).

Baca Juga :  Pekerjaan Proyek Jalan di Kota Kupang Capai 56 Persen

Hal senada juga disampaikan anggota Banggar lain, Herry Kadja ,dan Epy Seran yang mempertanyakan mengapa hipermart tidak dikenakan kontribusi pajak parkir, karena dia sedang berusaha di wilayah  Kota Kupang.

Menanggapi beberapa pertanyaan dari pada anggota Banggar tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Asiten I Setda Kota Kupang, Yos Rera Beka, Kepala Bappeda , Ely Wairata,PLt KadisPenda,dan  Asisten III Setda Kota Kupang  Rens Tokoh.

Rens  mengatakan, melalui data yang ada pada Dispenda, bahwa pajak parkir hanya pada tiga yang ditarik dari Dipenda yakni Flobamora mal, Lippo mal, dan Pelindo.

Dengan tren penerimaan tersebut untuk itu, Asiten III merincikan , untuk pajak parkir pada  Flobamora mal yakni rata-rata perbulan Rp.9 sampai 10 juta, sedangkan   Lippo mal rata-rata Rp.25 sampai 30 juta dan Pelindo rata-rata perbulan Rp 3 sampai 5 juta ,maka  dari penerimaan tersebut diprediksi target pajak parkir sebesar Rp.  450 juta satu tahun untuk tahun 2016

Baca Juga :  Tolak Pembangunan Bendungan, Warga Sabu Raijua Dianiaya

“ Untuk Hipermart tidak ada penarikan karena belum ada Perda. Sehingga itu setelah ada Perda, maka pada tahun 2016 akan dikenakan pajak parkir sebesar  20 persen dari penerimaan tanpa melihat tingkat kunjungan,” tegas Asisten III. (riflan hayon)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]