Home / Seputar NTT / Balitbangda Gelar Seminar Pengkajian Bidang Pemerintahan dan Peraturan

Balitbangda Gelar Seminar Pengkajian Bidang Pemerintahan dan Peraturan

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Kupang, seputar-ntt.com—Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi NTT menggelat Seminar tiga hasil pengkajian yang dilaksanakan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Acara yang digelar di Swissbelinn Kristal Hotel selama dua hari pada Senin (3/12/2018) dan Selasa (4/12/2018) tersebut dengan topik Peningkatan Fungsi Kantor Penghubung di Jakarta, Optimalisasi Penataan Asset Daerah Milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT.

Kepala Balitbangda Provinsi NTT, Thomas Bangke pada kesempatan tersebut mengatakan, seminar ini merupakan hasil laporan akhir pengkajian tiga topik yang dilaksanakan selama dua bulan.

“Para peneliti juga didampingi tenaga ahlinya, yakni Dr. Sony Libing untuk Penataan Asset, Dr, Piter Kaseh untuk Optimalisasi PAD dan Dr, Kery Rupidara untuk kajian Kantor Penghubung,” urai Thomas.

Dijelaskan Thomas, Pemprov NTT untuk tahun 2018-2023 mengusung visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera, maka untuk mencapai visi tersebut secara bertahap ada tiga isu strategis yang perlu dikaji. Untuk optimalisasi PAD, ujar Thomas, Pemprov mengharapkan peningkatannya secara ekspodensial, mungkin pemerintah selama ini menilai mencapaian PAD tidak optimal maka dilakukan kajian, diantaranya dengan melakukan penelitian tentang sumber-sumber apa yang bisa digali lagi dan bagaimana caranya.

Untuk topik tentang asset, lanjut Thomas, semua tahu bahwa asset itu adalah salah satu komponen yang paling penting dalam pemerintahan karena merupakan kekayaan pemerintahan, mestinya dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan sumber PAD baru, supaya bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan.

Baca Juga :  Pemprov NTT Alokasi Dana 363 miliar Untuk Bangun Jalan pada 2019

“Ini juga akan dilakukan kajian, sejauhmana pemanfaatan asset ini untuk peningkatan PAD,” tambahnya.

Sedangkan topik atau isu yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Kantor Penghubung di Jakarta, papar Thomas, dimana selama ini memang ada penilaian bahwa Kantor Penghubung di Jakarta seperti kantor pos, tetapi setelah dilakukan penelitian tidak seperti itu, ternyata banyak tugas yang harus diemban, tetapi tidak diimbangi dengan organisasinya.

Untuk itu, lanjut Thomas, pihaknya meminta penegasan-penegasan dari Wakil Gubernur, Josef Nae Soi, sebagai rekomendasi melengkapi kajian penelitian ini.

“Diharapkan setelah seminar ini, perangkat daerah yang menanganinya langsung menindaklanjuti dan akan kami monitor untuk dilaporkan kepada gubernur dan wagub secara periodic, hingga sampai betul-betul rekomendasi ini dilaksanakan,” harap Thomas.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar kajian tersebut.
“Seminar ini sangat bagus, apalagi menggunakan istilah pengkajian,” ujar Josef.

Pihaknya meminta, didalam pengkajian bisa menginventarisir asset-asset yang dimiliki, seperti asset Pemprov NTT yang berada di Bandung berupa tanah seluas 3.940 meter, yang harus bisa dioptimalkan agar mendapatkan hasil, begitu juga tanah di Jogya dan Kota Kupang bahkan beberapa daerah.

Baca Juga :  Ijazah Yentji Sunur “Palsu”, DPRD Lembata Sepakati Angket

“Diharapkan seminar ini bukan hanya menginventarisir tapi juga diberikan jalan keluar dalam mengoptimalisasi asset,” pinta Josef.

Dirinya bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat bertekad bahwa pada tahun 2019 nanti tidak ada lagi asset yang terbengkalai, dengan melakukan kerjasama dengan siapa saja yang berminat, yang terpenting bisa dioptimalkan, karena ini ada kaitannya dengan PAD.

“Kalau melihat banyaknya asset yang kita miliki jika dimanfaatkan uangnya pasti banyak. Seharusnya APBD Provinsi NTT tidak hanya Rp 1,1 Triliun, tapi harus lebih dari itu, karena banyak asset yang bisa dimanfaatkan untuk PAD, ” tegasnya.

Sedangkan untuk efektifitas kantor penghubung di Jakarta, lanjut Josef, ini sama seperti kantor Kedutaan Besar, karena kantor penghubung ini merupakan kantor perwakilan resmi sebagai kantor gubernur yang ada di Jakarta.

“Kalau kita mau agar efektifitas dan efisien dalam pengelolaan keuangan negara, maka saya sangat setuju kalau Kantor Penghubung harus ditingkatkan status dan peranannya, sehingga konsekuensinya ASN yang tugas ke Jakarta paling banyak dua kali saja, apapun undangannya maka penghubung yang mewakili,” tegas Josef lagi. (ira)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]