Kupang, seputar-ntt.com – Pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang selalu menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, dan tahan terhadap krisis global yang telah terjadi beberapa kali. Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut, mendapat perhatian serius dari Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan penetapan bermacam kebijakan maupun regulasi yang terkait.
Dalam konteks Pemerintah Provinsi NTT pelaksanaan bermacam kebijakan maupun regulasi yang terkait pembangunan pariwisata menarik untuk dicermati, karena kerumitan dalam sinkronisasi dan harmonisasi tugas-tugas maupun program kegiatan pembangunan lintas sektoral yang berorientasi pariwisata mengakibatkan program-program tersebut masih bersifat sporadis (berjalan sendiri-sendiri). Misalnya program desa wisata yang dilaksanakan dinas pariwisata dan kampung tenun yang dilaksanakan oleh dinas perindustrian yang sebenarnya memiliki keterkaitan dan bisa bisa saling menunjang dalam pengembangan pariwisata di Provinsi NTT, tetapi kenyataanya program-program tersebut masih bersifat sporadis.
Hal ini menarik untuk dicermati sebab selama ini penelitian-penelitian tentang pengembangan pariwisata lebih banyak difokuskan pada aspek kuantitatif yaitu seberapa besar kunjungan wisatawan, devisa, kesempatan kerja dan sebagainya. Sementara aspek kualitatif yang meliputi pembenahan birokrasi/ pemerintah dan sumberdaya manusia belum menjadi fokus utama. Maka penelitian ini difokuskan pada koordinasi dilihat dari sisi pemerintah menjadi penting untuk sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan lintas sektoral dalam upaya pengembangan pariwisata di Provinsi NTT.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis koordinasi perangkat daerah untuk sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan lintas sektoral dalam upaya pengembangan pariwisata sebagai agenda pembangunan ketiga Provinsi NTT. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman (verstehen) mengenai koordinasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan lintas sektoral sebagai upaya pengembangan pariwisata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi koordinasi tersebut. Sehingga, hasil penelitian ini dapat memberikan data dan informasi bagi pengambil keputusan mengenai tata kelola perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT serta memiliki signifikansi terhadap ilmu pengetahuan sosial khususnya manajemen pemerintahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di 15 (lima belas) perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT. Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dibantu dengan panduan wawancara dan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, koding data serta triangulasi data.
Data menunjukkan bahwa kondisi geografis dan kemajemukan penduduknya menjadi kekuatan sektor pariwisata yang terus dikembangkan pemerintah Provinsi NTT, sehingga sudah banyak destinasi wisata yang cukup popular bagi wisatawan asing maupun wisatawan nusantara diantaranya wisata makhluk purba komodo, danau kelimutu, perkampungan adat, taman laut, dan festival budaya misalnya pasola, reba dan lainnya. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut pemerintah provinsi NTT menetapkan 5 (lima) strategi pokok pembangunan daerah yaitu kemitraan; keberlanjutan; peningkatan dan percepatan; pemberdayaan masyarakat; dan keterpaduan antar sektor dalam pencapaian sasaran pengembangan pariwisata sebagai agenda pembangunan yang ketiga. Tetapi dalam pelaksanaannya strategi keterpaduan antar sektor menghadapi kendala koordinasi dalam sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan pembangunan lintas sektoral yang berorientasi pada pengembangan pariwisata karena kompleksnya tugas-tugas dalam menyerasikan atau menghubungkan kegiatan antar perangkat daerah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa koordinasi antar perangkat daerah belum berjalan dengan baik. Misalnya masih ada beberapa tugas dinas kebudayaan yang menurut informan juga dilakukan dinas pariwisata seperti pameran kebudayaan, bidang seni perfilman, bahasa dan sastra dll, kemudian desa pariwisata yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kampung tenun yang dilaksanakan oleh dinas perindustrian yang seharusnya bisa saling menunjang tapi kenyataannya masih berjalan sendiri-sendiri.
Analisis lebih lanjut berdasarkan triangulasi untuk mengonfrmasi hasil penelitian yang telah diperoleh, menjelaskan bahwa koordinasi tersebut terkendala masalah perbedaan spesialisasi, jenis sasaran, orientasi waktu, adanya kesenjangan dalam komunikasi organisasi, serta perencanaan dan penganggaran yang belum optimal dalam memadukan program pembangunan lintas sektoral yang berorientasi pada pengembangan pariwisata. Hal lain yang ditemukan adalah para pengambil kebijakan perlu memperhatikan kerekatan hubungan kerja fungsional perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas koordinasi.
Penelitian ini mengindikasikan prospek Provinsi NTT untuk memaksimalkan potensi pariwisatanya yang terdiri dari potensi wisata alam 557 DTW, budaya 476 DTW, minat khusus 106 DTW, dan buatan 7 DTW yang tersebar di 21 Kabupaten dan 1 Kota, melalui pembenahan birokrasi/pemerintah khususnya koordinasi yang dilakukan dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan lintas sektoral yang berorientasi pada pengembangan pariwisata. Untuk itu, peningkatan kualitas koordinasi perlu menjadi suatu hal yang dominan dalam proses tersebut. (*advertorial/balitbangdantt)
Baca juga analisis lainnya dai Balitbang NTT
https://www.seputar-ntt.com/analisis-pengelolaan-personalia-guru-smasmk-di-provinsi-ntt/
Follow
